
JAKARTA – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 mulai diumumkan oleh sejumlah pemerintah provinsi di Indonesia. Kebijakan pengupahan ini menjadi perhatian penting bagi pekerja dan buruh karena berkaitan langsung dengan daya beli, pemenuhan kebutuhan hidup layak, serta peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
Berdasarkan penelusuran terhadap publikasi resmi pemerintah daerah hingga 22 November 2026, terdapat 12 provinsi yang pengumuman penetapan UMP 2027-nya berhasil ditemukan dan diverifikasi melalui kanal informasi resmi pemerintah daerah.
Kedua belas provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo.
Besaran UMP 2027 di masing-masing provinsi tersebut adalah sebagai berikut:
- DKI Jakarta: Rp6.136.941, naik 7,10 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876. Penetapan melalui Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026.
- Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.299.000 per bulan, berdasarkan pengumuman penetapan UMP dan UMSP melalui Surat Nomor 100.3.3.1/857/Disnaker Tahun 2026.
- Sulawesi Selatan: Rp4.233.913,25 per bulan, naik 7,98 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penetapan melalui SK Gubernur Nomor 1968/XI/Tahun 2026.
- Kepulauan Riau: Rp4.229.356 per bulan, naik 9,02 persen dibandingkan UMP 2026. Penetapan melalui SK Gubernur Nomor 1232 Tahun 2026.
- Kalimantan Timur: Rp4.046.360 per bulan, naik 7,55 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penetapan melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.373/2026.
- Riau: Rp4.031.142 per bulan, naik 6,63 persen dibandingkan UMP 2026. Pemerintah Provinsi Riau mengonfirmasi bahwa SK penetapan telah ditandatangani gubernur.
- Kalimantan Utara: Rp4.027.901 per bulan. Penetapan tersebut diumumkan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara.
- Gorontalo: Rp3.748.000 per bulan, naik 10,07 persen dibandingkan UMP 2026. Penetapan melalui Keputusan Gubernur Nomor 473/15/XI/2026.
- Nusa Tenggara Barat: Rp2.921.059 per bulan, naik 9,245 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penetapan melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1-581 Tahun 2026.
- Banten: Rp3.372.828,70 per bulan, naik 8,77 persen dibandingkan UMP 2026. Penetapan melalui Keputusan Gubernur Nomor 708 Tahun 2026.
- Jawa Barat: Rp3.000.000 per bulan, naik 29,44 persen dibandingkan UMP 2026.
- Jawa Tengah: Rp2.655.454 per bulan, naik 14,10 persen dibandingkan UMP 2026.
Besaran UMP tersebut berlaku mulai 1 Januari 2027 sesuai ketentuan penetapan masing-masing provinsi.
Perlu diperhatikan bahwa daftar ini merupakan hasil penelusuran pengumuman resmi pemerintah daerah, bukan klaim bahwa salinan dokumen asli seluruh keputusan gubernur telah berhasil diperoleh dan diperiksa. Khusus provinsi yang nomor keputusan atau dokumen lengkapnya belum tersedia dalam publikasi yang ditemukan, verifikasi dokumen lanjutan tetap diperlukan.
PENETAPAN UMP HARUS MEMPERHATIKAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK

Penetapan UMP merupakan salah satu instrumen perlindungan pekerja dalam sistem ketenagakerjaan nasional. Oleh karena itu, kebijakan pengupahan tidak seharusnya hanya dipandang sebagai proses administratif tahunan, tetapi harus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
Kebijakan pengupahan tahun 2027 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Dalam mekanisme penyesuaian upah minimum, pemerintah mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan, termasuk indikator inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu.
Bagi pekerja dan serikat pekerja, hal yang perlu menjadi perhatian adalah sejauh mana kebijakan kenaikan upah minimum mampu menjaga daya beli dan menjawab perkembangan kebutuhan hidup pekerja.
Kenaikan upah secara nominal perlu dilihat bersama perkembangan harga kebutuhan pokok, biaya perumahan, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup lainnya.
Dengan demikian, kebijakan pengupahan harus terus dievaluasi agar perlindungan terhadap pekerja tidak hanya berhenti pada penetapan angka minimum, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan.https://www.instagram.com/p/DfR-BOzHy_n/?vrfl=MWQyMXEybzRienJuOA==
DAMPAK UMP 2027 TERHADAP JESEJAHTERAAN PEKERJA
Selain UMP, keberadaan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) juga menjadi perhatian penting dalam perjuangan serikat pekerja.
Setiap sektor industri memiliki karakteristik pekerjaan, tingkat risiko, kebutuhan keterampilan, produktivitas, serta kompleksitas pekerjaan yang berbeda.
Bagi pekerja sektor industri rokok, tembakau, makanan, dan minuman yang menjadi ruang perjuangan Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (FSP RTMM SPSI), kebijakan upah minimum sektoral memiliki arti strategis.
Penetapan upah sektoral perlu mempertimbangkan karakteristik dan kondisi masing-masing industri sehingga pekerja memperoleh perlindungan pengupahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itu, keterlibatan serikat pekerja dalam proses pembahasan dan penetapan upah sektoral perlu terus diperkuat.
PENGAWASAN PELAKSANAAN UMP 2027 HARUS DIPERKUAT
Setelah penetapan UMP dilakukan, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh perusahaan melaksanakan ketentuan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.
Pengusaha wajib memperhatikan ketentuan pembayaran upah minimum bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara itu, pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih harus mendapatkan upah berdasarkan struktur dan skala upah yang berlaku di perusahaan.
Peran pemerintah melalui pengawasan ketenagakerjaan serta keterlibatan aktif serikat pekerja menjadi penting untuk memastikan hak-hak pekerja terlindungi.
Jajaran organisasi FSP RTMM SPSI, mulai dari perangkat pusat, perangkat daerah, hingga Pimpinan Unit Kerja (PUK), diharapkan terus mengawal implementasi kebijakan pengupahan di wilayah dan perusahaan masing-masing.
Pengawasan juga diperlukan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan upah minimum maupun hak-hak normatif pekerja lainnya.https://www.serikatpekerjartmm.com/rokok-ilegal-ancam-500-ribu-pekerja-rtmm-spsi/
PERJUANGAN SERIKAT PEKERJA MENGAWAL UMP 2027
Penetapan UMP 2027 menjadi momentum untuk memperkuat perjuangan peningkatan kesejahteraan pekerja.
Kebijakan pengupahan harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan hubungan industrial yang berkeadilan, memberikan kepastian perlindungan bagi pekerja, serta memperhatikan keberlangsungan dunia usaha.
Perjuangan serikat pekerja tidak berhenti pada penetapan angka upah minimum. Pengawalan terhadap implementasi, penguatan upah sektoral, penerapan struktur dan skala upah, serta perlindungan hak-hak pekerja harus terus menjadi agenda bersama.
Upah yang layak bukan sekadar angka dalam keputusan gubernur, melainkan bagian dari perjuangan mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kehidupan yang bermartabat bagi pekerja dan keluarganya.
Sumber informasi:
- JDIH dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Media Center Pemerintah Provinsi Riau.
- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara.
- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- PPID Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- Humas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- Pemerintah Provinsi Banten.
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- PPID Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Berita Gorontalo – Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Catatan redaksi: Data ini merupakan pembaruan informasi hingga 22 November 2026. Daftar 12 provinsi tidak berarti provinsi lainnya belum menetapkan UMP 2027. Verifikasi dan pemutakhiran data dari seluruh 38 provinsi tetap diperlukan.












