
JAKARTA – Penurunan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2026 menjadi perhatian serius PP FSP RTMM-SPSI. Penurunan tersebut berdampak pada berkurangnya bantuan yang diterima pekerja industri hasil tembakau, dari sekitar Rp700.000 per orang pada tahun 2025 menjadi Rp457.000 per orang pada tahun 2026.
Kondisi ini patut menjadi perhatian bersama, mengingat industri hasil tembakau merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui cukai. Bahkan, penerimaan cukai hasil tembakau di DIY pada tahun 2026 disebut telah melampaui Rp800 miliar.
Sementara itu, alokasi DBHCHT yang diterima DIY mengalami penurunan dari sekitar Rp22 miliar pada tahun 2025 menjadi sekitar Rp9 miliar pada tahun 2026.
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai keadilan distribusi hasil penerimaan cukai. Ketika kontribusi sektor tembakau terhadap penerimaan negara tetap besar, mengapa alokasi DBHCHT yang kembali ke daerah justru mengalami penurunan signifikan dan berdampak pada berkurangnya manfaat yang diterima pekerja?
PP FSP RTMM-SPSI memandang persoalan ini tidak boleh hanya dilihat dari berkurangnya bantuan bagi buruh. Sebaliknya, kondisi ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi kebijakan pengalokasian dan pemanfaatan DBHCHT.https://www.serikatpekerjartmm.com/permenaker-16-tahun-2026-syarat-bsu/

DBHCHT DIY dan Kesejahteraan Buruh Harus Menjadi Perhatian
Buruh merupakan bagian penting dari mata rantai industri hasil tembakau. Mereka berkontribusi melalui tenaga, keterampilan, produktivitas, dan pengabdian dalam menjaga keberlangsungan industri. Di balik kontribusi tersebut terdapat jutaan kehidupan pekerja dan keluarga yang menggantungkan masa depannya pada keberlangsungan sektor industri hasil tembakau.
Oleh karena itu, kebijakan pemanfaatan DBHCHT harus memperhatikan kepentingan para pekerja. Jangan sampai buruh hanya ditempatkan sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang berkontribusi terhadap penerimaan negara, tetapi belum mendapatkan perhatian yang proporsional dalam kebijakan peningkatan kesejahteraan.
PP FSP RTMM-SPSI berpandangan bahwa keberadaan DBHCHT harus menjadi instrumen untuk mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan, khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterkaitan langsung dengan industri hasil tembakau.
Bantuan langsung tunai memang memberikan manfaat bagi pekerja, terutama untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Namun, program kesejahteraan buruh tidak semestinya berhenti pada pemberian bantuan tunai yang nominalnya dapat berubah mengikuti kebijakan alokasi anggaran setiap tahun.
Diperlukan program yang lebih berkelanjutan, terencana, dan memberikan perlindungan jangka panjang bagi pekerja.https://vt.tiktok.com/ZSprcpD7K/
Optimalisasi DBHCHT DIY untuk Perlindungan Jaminan Sosial Buruh
Salah satu hal yang perlu terus diperjuangkan adalah optimalisasi pemanfaatan DBHCHT untuk mendukung perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja industri hasil tembakau.
Perlindungan jaminan sosial merupakan kebutuhan mendasar bagi buruh. Risiko kecelakaan kerja, kematian, kehilangan pekerjaan, hingga kebutuhan perlindungan pada masa tua merupakan persoalan nyata yang harus mendapatkan perhatian.
PP FSP RTMM-SPSI mendorong pemerintah untuk mengkaji dan mengoptimalkan peluang pemanfaatan DBHCHT bagi program perlindungan sosial pekerja beserta keluarga inti, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, manfaat DBHCHT tidak hanya dirasakan dalam bentuk bantuan sesaat, tetapi juga dapat mendukung peningkatan perlindungan dan kepastian masa depan pekerja.
Perjuangan ini bukan hal baru. Pada tahun 2025, PD FSP RTMM-SPSI DIY telah mendorong pembahasan mengenai optimalisasi pemanfaatan DBHCHT, termasuk gagasan untuk mendukung jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja dan keluarga inti pekerja industri hasil tembakau.
Gagasan tersebut perlu terus diperjuangkan dan dikembangkan menjadi agenda bersama organisasi, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Pengelolaan DBHCHT DIY Harus Transparan
Penurunan alokasi DBHCHT DIY tahun 2026 juga harus menjadi momentum untuk mendorong transparansi dan evaluasi terhadap mekanisme pengalokasian serta pemanfaatan dana tersebut.
Pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai faktor-faktor yang menyebabkan penurunan alokasi DBHCHT, termasuk mekanisme pembagian anggaran, dampak kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), serta besaran dana yang benar-benar dimanfaatkan untuk program kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap sejauh mana program DBHCHT selama ini telah memberikan manfaat langsung kepada buruh dan petani tembakau.
PP FSP RTMM-SPSI juga mendorong agar organisasi serikat pekerja dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program DBHCHT.
Serikat pekerja memiliki pemahaman langsung mengenai kondisi riil buruh, kebutuhan pekerja, serta berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan industri. Karena itu, keterlibatan serikat pekerja akan membantu pemerintah menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pekerja.
PP FSP RTMM-SPSI Mendorong Pemerintah Berpihak pada Kesejahteraan Buruh
Berdasarkan kondisi tersebut, PP FSP RTMM-SPSI mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah konkret melalui beberapa hal berikut:
- Mengevaluasi kebijakan alokasi DBHCHT, agar daerah penghasil dan masyarakat yang berkaitan langsung dengan industri hasil tembakau memperoleh perhatian yang proporsional.
- Mengoptimalkan program kesejahteraan buruh, melalui pemanfaatan DBHCHT untuk program peningkatan kualitas hidup pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mendorong perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, dengan mengkaji peluang pemanfaatan DBHCHT untuk mendukung perlindungan pekerja industri hasil tembakau beserta keluarga inti sesuai ketentuan yang berlaku.
- Melibatkan serikat pekerja dalam pengambilan kebijakan, khususnya dalam proses perencanaan dan evaluasi pemanfaatan DBHCHT.
- Mewujudkan transparansi anggaran, sehingga alokasi, realisasi, dan manfaat program DBHCHT dapat diketahui serta dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Jangan Biarkan Buruh Hanya Menjadi Penyumbang Penerimaan, tetapi Terpinggirkan dalam Kesejahteraan
Penurunan bantuan DBHCHT bagi buruh DIY dari sekitar Rp700.000 menjadi Rp457.000 per orang harus menjadi bahan refleksi bersama.
Persoalan ini bukan semata-mata tentang selisih Rp243.000 yang diterima setiap pekerja. Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana memastikan kebijakan pengelolaan hasil penerimaan cukai dapat memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat yang ikut berkontribusi di dalamnya.
Buruh bukan sekadar bagian dari angka statistik penerimaan negara. Buruh adalah manusia, kepala keluarga, tulang punggung ekonomi rumah tangga, dan bagian penting dari keberlangsungan industri.
PP FSP RTMM-SPSI menegaskan bahwa perjuangan optimalisasi DBHCHT harus terus dilanjutkan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu membangun kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada penerimaan negara, tetapi juga menjamin peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi pekerja.
Jangan sampai kontribusi buruh terhadap penerimaan negara begitu besar, tetapi perhatian terhadap kesejahteraannya justru semakin kecil.
DBHCHT harus menjadi instrumen pemerataan manfaat pembangunan, bukan sekadar angka dalam struktur anggaran pemerintah.
Buruh Sejahtera, Industri Berkelanjutan, Negara Kuat.
PIMPINAN PUSAT FSP RTMM-SPSI
Demokratis, Profesional, Berintegritas.
SUMBER REFERENSI:
- KRJogja, 16 November 2026, Buruh DIY Dapat Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Rp457 Ribu, Turun Signifikan dari Tahun Lalu. https://www.krjogja.com/sleman/1247648965/buruh-diy-dapat-dana-bagi-hasil-cukai-tembakau-rp457-ribu-turun-signifikan-dari-tahun-lalu
- Dokumentasi dan informasi organisasi PD FSP RTMM-SPSI DIY terkait optimalisasi DBHCHT dan perlindungan jaminan sosial pekerja.










