
PP FSP RTMM SPSI : Pemerintah Harus Hadir Menjamin Persaingan Usaha yang Adil dan Melindungi Keberlangsungan Lapangan Kerja
Rokok ilegal menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT) di Indonesia. Maraknya peredaran rokok ilegal menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan berpotensi mengancam sekitar 500 ribu pekerja yang menggantungkan kehidupan pada industri hasil tembakau.
Namun, keberadaan industri legal kini menghadapi tantangan yang semakin serius. Salah satunya adalah maraknya peredaran rokok ilegal yang menciptakan persaingan usaha tidak sehat dan berpotensi melemahkan industri yang selama ini menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Berdasarkan data dan pengamatan serikat pekerja di sejumlah daerah, peredaran rokok ilegal diperkirakan telah mencapai 20–30 persen. Angka ini menjadi sinyal bahwa persoalan rokok ilegal tidak dapat lagi dipandang sebagai pelanggaran administratif semata, melainkan telah menjadi persoalan struktural yang mengancam ekosistem industri hasil tembakau.
Bagi PP FSP RTMM SPSI, persoalan ini memiliki dimensi yang jauh lebih besar daripada sekadar persaingan harga dan perebutan pangsa pasar. Ada kepastian pekerjaan, perlindungan sosial, serta kesejahteraan pekerja yang ikut dipertaruhkan.https://www.serikatpekerjartmm.com/penurunan-dbhcht-diy-kesejahteraan-buruh/
DAMPAK ROKOK ILEGAL TERHADAP KEBERLANGSUNGAN 500 RIBU PEKERJA
Data yang dimiliki PP FSP RTMM SPSI menunjukkan bahwa kurang lebih 500.000 orang terlibat langsung dalam sektor manufaktur industri rokok di Indonesia. Sementara itu, FSP RTMM SPSI memiliki sekitar 158.000 anggota yang bekerja di sektor industri rokok.
Angka tersebut menggambarkan besarnya ketergantungan tenaga kerja terhadap keberlangsungan industri hasil tembakau.
Ketika perusahaan legal kehilangan daya saing akibat maraknya produk ilegal, konsekuensinya tidak berhenti pada penurunan penjualan. Tekanan terhadap kegiatan produksi dapat berlanjut pada pengurangan kapasitas, efisiensi tenaga kerja, pengurangan jam kerja, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja.
Dampak tersebut tentu tidak hanya dirasakan oleh pekerja yang kehilangan pekerjaan. Keluarga mereka, masyarakat di sekitar kawasan industri, serta berbagai sektor ekonomi pendukung juga akan ikut merasakan akibatnya.
Karena itu, pemberantasan rokok ilegal sejatinya merupakan bagian dari perjuangan mempertahankan lapangan pekerjaan dan menjaga keberlangsungan penghidupan masyarakat.https://www.beacukai.go.id/?utm_source=chatgpt.com

JANGAN BIARKAN INDUSTRI YANG PATUH JUSTRU KALAH DARI PRAKTIK ILEGAL
Rokok ilegal menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT) di Indonesia. Maraknya peredaran rokok ilegal menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan berpotensi mengancam sekitar 500 ribu pekerja yang menggantungkan kehidupan pada industri hasil tembakau.
Kondisi ini menciptakan situasi yang tidak adil bagi pelaku industri yang menjalankan kegiatan usahanya secara sah.
Pemerintah tidak boleh membiarkan ketimpangan tersebut terus berlangsung. Jangan sampai perusahaan yang taat terhadap hukum justru semakin tertekan, sementara praktik usaha ilegal memperoleh ruang untuk berkembang.
Penegakan hukum harus menyentuh seluruh mata rantai peredaran, mulai dari produsen, pemasok, distributor, hingga jaringan penjualan. Pengawasan tidak boleh hanya berhenti pada penindakan terhadap pedagang kecil, tetapi harus mampu mengungkap jaringan produksi dan distribusi yang berada di belakangnya.

MORATORIUM CUKAI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI YANG BERKEADILAN
PP FSP RTMM SPSI memandang bahwa kebijakan cukai hasil tembakau harus dirumuskan secara komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi riil industri dan dampaknya terhadap ketenagakerjaan.
Usulan moratorium kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) selama tiga tahun merupakan salah satu langkah yang perlu dipertimbangkan pemerintah untuk memberikan ruang bagi industri legal mempertahankan daya saing dan keberlangsungan produksinya.
Kebijakan fiskal tidak boleh hanya dilihat dari perspektif pencapaian penerimaan negara. Pemerintah juga perlu memperhitungkan dampaknya terhadap kapasitas produksi, keberlanjutan investasi, penyerapan tenaga kerja, serta potensi hilangnya pekerjaan.
Kebijakan yang tidak mempertimbangkan kondisi industri secara menyeluruh berisiko menciptakan tekanan berlapis bagi perusahaan legal dan para pekerjanya.
Oleh sebab itu, diperlukan evaluasi kebijakan yang melibatkan pemerintah, pelaku industri, akademisi, serta serikat pekerja agar setiap keputusan memiliki landasan yang objektif dan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak.
RTMM SPSI DORONG PEMBENTUKAN SATGAS PEMBERANTASAN ROKOK ILEGAL
PP FSP RTMM SPSI mendorong pemerintah mengambil langkah lebih konkret melalui pembentukan satuan tugas khusus pemberantasan rokok ilegal.
Satgas tersebut perlu melibatkan berbagai unsur, termasuk aparat penegak hukum, instansi pemerintah terkait, serikat pekerja, dan elemen masyarakat.
Keterlibatan serikat pekerja penting agar kebijakan pemberantasan rokok ilegal tidak hanya berorientasi pada penindakan dan penyelamatan penerimaan negara, tetapi juga memperhatikan perlindungan pekerjaan dan keberlangsungan kehidupan pekerja.
Selain itu, pemerintah perlu memperkuat koordinasi pengawasan dan memastikan penegakan hukum berjalan konsisten. Pemberantasan rokok ilegal harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan sekadar operasi sesaat yang tidak menyelesaikan persoalan hingga ke akar permasalahan.
MELINDUNGI PEKERJA ADALAH BAGIAN DARI TANGGUNG JAWAB NEGARA
PP FSP RTMM SPSI menegaskan bahwa keberlangsungan industri legal dan perlindungan tenaga kerja harus menjadi bagian penting dalam arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional.
Kepentingan kesehatan masyarakat, penerimaan negara, keberlangsungan industri, dan kesejahteraan pekerja harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan yang seimbang dan berkeadilan.
Tidak boleh ada kebijakan yang mengabaikan nasib pekerja. Sebab, di balik angka 500.000 tenaga kerja terdapat manusia, keluarga, dan kehidupan sosial ekonomi yang harus mendapatkan perlindungan.
PP FSP RTMM SPSI akan terus mendorong pemerintah agar mengambil langkah nyata dalam memberantas rokok ilegal, mengevaluasi kebijakan cukai, serta menjamin terciptanya iklim industri yang adil dan berkelanjutan.
Industri yang legal harus dilindungi. Pekerja harus disejahterakan. Praktik ilegal harus diberantas.
Karena menjaga keberlangsungan industri hasil tembakau bukan semata-mata menjaga kepentingan dunia usaha, melainkan juga menjaga masa depan ratusan ribu pekerja Indonesia.











